Tidak butuh Partai Demokrat disuruh-suruh keluar dari Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Hal itu ditegaskan Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menanggapi pernyataan anak buah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.
"Tidak butuh disuruh-suruh alias diminta-minta keluar. Tidak butuh. Partai Demokrat punya etika, punya tata krama dan paham betul harus melangkah kemana, dan harus memutuskan apa," tegas Ferdinand Hutahaean terhadap Tribunnews.com, Selasa (7/5/2019).
Dia menegaskan, Demokrat dengan cara lembaga sudah memutuskan untuk bergabung dengan Prabowo-Sandi dan koalisi Adil Dan Makmur.
Keputusannya, kata dia, Demokrat bakal berada di Koalisi pendukung Prabowo-Sandi sampai kompetesi Pilpres 2019 beres.
Sebab itu imbuh dia, keharusan moril dan politik partai Demokrat bakal diperbuat selagi koalisi ini belum beres.
"Koalisi ini bakal beres, ketika KPU menetapkan siapa pemenang pemilu, apakah Jokowi alias Prabowo," ucap Ferdinand Hutahaean.
Kalau Prabowo yang menang, lanjut dia, bisa saja koalisi beres. Sebab bisa saja Partai Demokrat mengambil posisi di luar pemerintahan.
"Itu sangat mungkin. Tidak ada persoalan bagi Partai Demokrat," tegas Ferdinand Hutahaean.
Begitu juga, imbuh dia, kalau Jokowi diumumkan sebagai pemenang. Partai Demokrat sangat siap juga berada di luar pemerintahan.
"Jadi tidak butuh partai Demokrat disuruh-suruh keluar," tegasnya.
Dia memahami dinamika yang saat ini terjadi di internal Partai politik di Koalisi pendukung Prabowo-Sandi. Jadi lumayan bisa memahami permintaan supaya Partai Demokrat keluar dari koalisi.
"Saya tegaskan partai Demokrat bakal menyelesaikan keharusan moral dan politiknya mengawal koalisi Adil dan Makmur sampai akhir kompetisi ini beres," ucapnya.
BPN Tidak Paksa Demokrat Bersi kukuh Dalam koalisi
Melansir Kompas.com, Selasa (7/5/2019), Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, berkata, masyarakat bisa mekualitas pernyataan Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean tentang kerja sama dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur apabila Joko Widodo-Ma'ruf Amin memenangkan Pilpres 2019.
Andre berkata, sebaiknya komentar dari kader-kader Demokrat disampaikan dalam forum internal koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
"Kalau ingin berkomentar bicara, ayo di forum internal, bukan di media alias medsos. Habis waktu kami menanggapi kader koalisi yang sibuk di media alias media sosial," kata Andre saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/5/2019).
Andre berkata, prinsip BPN dalam berkoalisi merupakan rasa kebersamaan antarpartai dan semangat perjuangan.
BPN tidak memaksa Demokrat untuk bersi kukuh di koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
"Seandainya temen-temen ingin keluar, itu hak kawan-kawan Demokrat ya. Yang tentu prinsipnya Gerindra tidak bakal memaksa alias meminta-minta sebuahpartai bersi kukuh dalam koalisi," ujarnya.
Andre meningkatkankan, apabila Demokrat memperoleh tawaran untuk merapat ke koalisi Jokowi, maka butuh mengingat pentingnya etika dalam politik.
"Yang penting etika politik digunakan, Kamu nampak muka datang, pulang nampak punggung gitu. Jadi ya dulu kami bergabung baik pisah pun harus baik-baik," pungkasnya.
Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean berkata, kerja sama partainya dengan Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal beres apabila pasangan calon nomor urut 01 dinyatakan menang.
Sebaliknya, apabila Prabowo-Sandiaga dinyatakan menang, maka partainya punya keharusan untuk mengawal pemerintahan.
"Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya keharusan moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi maka beres," kata Ferdinand saat ditemui di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).
Ferdinand berkata, seusai seluruh bagianan pilpres beres, partainya berdaulat dan punya hak untuk menentukan sikap. Ke depannya, Demokrat bisa saja berada di dalam pemerintahan.
Akan namun, tidak menutup kemungkinan partai ceo Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berada di luar pemerintahan. Sikap tersebut, kata Ferdinand, sangat bergantung dari ajakan Jokowi dan pertimbangan Majelis Tinggi.
"Kalau Pak Jokowi mengundang (bergabung di pemerintahan) kami pertimbangkan, dan dibahas oleh Majelis Tinggi yang dipimpin Pak SBY. Kalau tidak mengundang nggak mungkin juga kami masuk dalam pemerintahan," ucap Ferdinand.(*)
Postingan ini sudah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ferdinand Hutahaean: Tidak Butuh Demokrat Disuruh-suruh Keluar Dari Koalisi Prabowo-Sandiaga, http://www.tribunnews.com/nasional/2019/05/07/ferdinand-hutahaean-tak-butuh-demokrat-disuruh-suruh-keluar-dari-koalisi-prabowo-sandiaga?page=3.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Hal itu ditegaskan Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menanggapi pernyataan anak buah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.
"Tidak butuh disuruh-suruh alias diminta-minta keluar. Tidak butuh. Partai Demokrat punya etika, punya tata krama dan paham betul harus melangkah kemana, dan harus memutuskan apa," tegas Ferdinand Hutahaean terhadap Tribunnews.com, Selasa (7/5/2019).
Dia menegaskan, Demokrat dengan cara lembaga sudah memutuskan untuk bergabung dengan Prabowo-Sandi dan koalisi Adil Dan Makmur.
Keputusannya, kata dia, Demokrat bakal berada di Koalisi pendukung Prabowo-Sandi sampai kompetesi Pilpres 2019 beres.
Sebab itu imbuh dia, keharusan moril dan politik partai Demokrat bakal diperbuat selagi koalisi ini belum beres.
"Koalisi ini bakal beres, ketika KPU menetapkan siapa pemenang pemilu, apakah Jokowi alias Prabowo," ucap Ferdinand Hutahaean.
Kalau Prabowo yang menang, lanjut dia, bisa saja koalisi beres. Sebab bisa saja Partai Demokrat mengambil posisi di luar pemerintahan.
"Itu sangat mungkin. Tidak ada persoalan bagi Partai Demokrat," tegas Ferdinand Hutahaean.
Begitu juga, imbuh dia, kalau Jokowi diumumkan sebagai pemenang. Partai Demokrat sangat siap juga berada di luar pemerintahan.
"Jadi tidak butuh partai Demokrat disuruh-suruh keluar," tegasnya.
Dia memahami dinamika yang saat ini terjadi di internal Partai politik di Koalisi pendukung Prabowo-Sandi. Jadi lumayan bisa memahami permintaan supaya Partai Demokrat keluar dari koalisi.
"Saya tegaskan partai Demokrat bakal menyelesaikan keharusan moral dan politiknya mengawal koalisi Adil dan Makmur sampai akhir kompetisi ini beres," ucapnya.
BPN Tidak Paksa Demokrat Bersi kukuh Dalam koalisi
Melansir Kompas.com, Selasa (7/5/2019), Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, berkata, masyarakat bisa mekualitas pernyataan Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean tentang kerja sama dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur apabila Joko Widodo-Ma'ruf Amin memenangkan Pilpres 2019.
Andre berkata, sebaiknya komentar dari kader-kader Demokrat disampaikan dalam forum internal koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
"Kalau ingin berkomentar bicara, ayo di forum internal, bukan di media alias medsos. Habis waktu kami menanggapi kader koalisi yang sibuk di media alias media sosial," kata Andre saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/5/2019).
Andre berkata, prinsip BPN dalam berkoalisi merupakan rasa kebersamaan antarpartai dan semangat perjuangan.
BPN tidak memaksa Demokrat untuk bersi kukuh di koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
"Seandainya temen-temen ingin keluar, itu hak kawan-kawan Demokrat ya. Yang tentu prinsipnya Gerindra tidak bakal memaksa alias meminta-minta sebuahpartai bersi kukuh dalam koalisi," ujarnya.
Andre meningkatkankan, apabila Demokrat memperoleh tawaran untuk merapat ke koalisi Jokowi, maka butuh mengingat pentingnya etika dalam politik.
"Yang penting etika politik digunakan, Kamu nampak muka datang, pulang nampak punggung gitu. Jadi ya dulu kami bergabung baik pisah pun harus baik-baik," pungkasnya.
Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean berkata, kerja sama partainya dengan Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal beres apabila pasangan calon nomor urut 01 dinyatakan menang.
Sebaliknya, apabila Prabowo-Sandiaga dinyatakan menang, maka partainya punya keharusan untuk mengawal pemerintahan.
"Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya keharusan moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi maka beres," kata Ferdinand saat ditemui di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).
Ferdinand berkata, seusai seluruh bagianan pilpres beres, partainya berdaulat dan punya hak untuk menentukan sikap. Ke depannya, Demokrat bisa saja berada di dalam pemerintahan.
Akan namun, tidak menutup kemungkinan partai ceo Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berada di luar pemerintahan. Sikap tersebut, kata Ferdinand, sangat bergantung dari ajakan Jokowi dan pertimbangan Majelis Tinggi.
"Kalau Pak Jokowi mengundang (bergabung di pemerintahan) kami pertimbangkan, dan dibahas oleh Majelis Tinggi yang dipimpin Pak SBY. Kalau tidak mengundang nggak mungkin juga kami masuk dalam pemerintahan," ucap Ferdinand.(*)
Postingan ini sudah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ferdinand Hutahaean: Tidak Butuh Demokrat Disuruh-suruh Keluar Dari Koalisi Prabowo-Sandiaga, http://www.tribunnews.com/nasional/2019/05/07/ferdinand-hutahaean-tak-butuh-demokrat-disuruh-suruh-keluar-dari-koalisi-prabowo-sandiaga?page=3.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak