Prabowo Tolak Hasil Perhitungan Suara Pemilu, Jokowi Bahas Kemungkinan Terburuk 22 Mei

Clon prsiden nmor urut 02 Prbowo Subianto mnyebutkan bkal mnolak hsil pnghitungan sura Pmilu 2019 yang diperbuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasalnya, Prabowo berpendapat telah terjadi kecurangan selagi penyelenggaraan pemilu, dari mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang sekarang tetap berlangsung.



"Saya bakal menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo saat berkata dalam agenda 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Prabowo berkata, selagi ini pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) telah mengumpulkan bukti terkait dugaan kecurangan yang terjadi.

Dalam agenda tersebut, tim teknis BPN memberi tau pemaparan mengenai beberapa kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan setelahnya.

Di antaranya merupakan perpersoalanan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, pemakaian aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di situs KPU.

Kmi tdak bsa mnerima ktidakadilan dan ktidakjjuran, kta Prabowo.

Hl snada jga dingkapkan olh Ktua BPN Djko Santoso.

Menurut dia, dugaan kecurangan itu telah dilaporkan oleh BPN sejak awal, tetapi tidak sempat ditindaklanjuti.

"Beberapa waktu lalu kami telah kirim surat ke KPU, mengenai audit terhadap IT KPU, meminta dan mendesak di hentikan sistem penghitungan suara di KPU yang curang, terstruktur dan sistematis," kata Djoko.

KLAIM MENANG 54,28 PERSEN

Anggta Dwan Pkar Bdan Pmenangan Nsional (BPN) psangan Prbowo Subianto-Sandiaga Uno, Laode Kamaluddin mngungkapkan, berdasarkan data sistem info Direktorat Satgas BPN, perolehan suara pasangan nomor urut 02 itu unggul dari pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hingga Selasa (14/5/2019), pasangan Prabowo-Sandiaga mendapatkan suara sebesar 54,24 persen alias 48.657.483 suara.

Sedangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin mendapatkan suara sebesar 44,14 persen.

"Di tengah tidak sedikitnya kecurangan posisi kami tetap ada di 54,24 persen," ujar Laode saat berkata dalam agenda "Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Laode berkata, perolehan angka tersebut berbasis pada penghitungan dokumen C1 dari 444.976 tempat pemungutan suara (TPS).

Adpun ttal TPS yng ad sat hri pmungutan suara brjumlh 810.329 TPS.

Sementara data mentah dokumen C1 yang telah dikumpukan BPN berjumlah 1.411.382.

"Posisi ini diambil dari total 444.976 TPS alias 54,91 persen.

Telah melebihi kebutuhan dari pakar statistik untuk menyebutkan data ini telah valid," kata dia.

Laode berkata, berdasakan data tersebut, BPN yakin pasangan Prabowo-Subianto telah memenangkan Pemilu 2019.

Menurut dia, kemenangan Prabowo-Sandiaga hanya bisa berubah apabila terjadi kecurangan, umpama praktik pencurian perolehan suara paslon nomor urut 02.

"Angka ini bisa diubah kalau betul-betul dirampok. Inilah kondisi kami kali ini.

Maka kami hingga pada keyakinan bahwa Prabowo-Sandi merupakan pemenang," ujar Laode.

Dlm angk smntara Stem Inf Pnghtungn Sura mlik Kmsi Pmlhan Umm (KPU) Slsa (14/5/2019), psangan clon presiden dn wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengungguli pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jokowi-Ma'ruf mendapat suara 69.897.142 alias 56,31 persen, sedangkan Prabowo-Sandi 54.221.717 alias 43,69 persen. Selisih perolehan suara di antara keduanya mencapai 15.675.425 alias 12,62 persen.

Sekadar mengingatkan sebelumnya Prabowo Sandi klaim memenangkan Pilpres dengan capaian 62 persen.

Pernyataan ini dilontarkan Prabowo saat mendeklarasikan Paslon 02 sebagai pemenang  17 April 2019 di kediaman Prabowo.

Smentara itu Prsiden Joko Widodo trbuktgil Mnteri Kordinator bdang Plitik, Hkum, dan HAM Wiranto dan anak buah Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar, ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Agum berkata, pertemuan internal itu menuturkan kondisi politik seusai pemilu.

"(Mengulas) situasi, harapan-harapan, agar seusai pemilu ini sehingga tidak sama dalam memilih itu menjadi sesuatu yang wajar," kata Agum terhadap wartawan seusai pertemuan.

Agum enggan merinci persoalan apa saja yang menjadi poin pembicaraan. 

Tetapi, ia berkata, salah satu yang dibahas merupakan bagaimana kondisi politik seusai Komisi Pemilihan Umum memkabarhukan pemenang pilpres pada 22 Mei.

"Perbedaan memilih ini bakal beres seusai pilpres beres, kapan pilpres beres?

Tanggal 22 Mei besok, ada pemkabarhuan resmi dari KPU. Seusai 22 Mei besok diinginkan seluruh masyarakat Indonesia bersatu kembali untuk menghormati apa pun keputusan demokrasi. Itu saja," kata dia.

Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini mengaku sempat memberbagi sejumlah masukan terhadap Jokowi dalam menghadapi situasi saat ini.

"Ya jelas ada (masukan), tapi sarannya semua diarahkan agar bagaimana kami menonton ke depan, sehingga tidak usah lihat ke belakang, tapi bagaimana lihat ke depan, apa yang paling baik bagi bangsa dan negara ke depan," kata dia.



Sumber:http://medan.tribunnews.com